News Update
- Sate Petir Pak Nano: Disambar Sate Petir Racikan Pak Nano yang Bikin Ketar-ketir
- Sagoo Kitchen: Gurih Mantap! Nasi Goreng Kunyit Ayam Bledos di Resto Jadoel
- Melewati Garut? Jangan Lupa Makan Enak Dulu di 5 Tempat Ini
- Hotel Indonesia Natour Raih Penghargaan dari ITTA Foundation
- Beda Tahu Petis Bandung yang Dicicip Jokowi dengan Tahu Petis Semarang
- Redjeki Kuliner: Malas Masak? Pesan Saja Ayam Goreng dan Sayur Lodeh Enak Ini
- Sumber Bestik Pak Darmo: Empuk Gurih Bestik Lidah yang Menggoyang Lidah
- Waroeng Keroepoek : Menikmati Wedang Bergaya Kekinian di 'Cafedangan'
Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Bantaeng
- Kabupaten Barru
- Kabupaten Bone
- Kabupaten Bulukumba
- Kabupaten Enrekang
- Kabupaten Gowa
- Kabupaten Jeneponto
- Kabupaten Luwu
- Kabupaten Luwu Timur
- Kabupaten Luwu Utara
- Kabupaten Maros
- Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Kabupaten Pinrang
- Kabupaten Selayar
- Kabupaten Sidenreng Rappang
- Kabupaten Sinjai
- Kabupaten Soppeng
- Kabupaten Takalar
- Kabupaten Tana Toraja
- Kabupaten Wajo
- Kota Makassar
- Kota Palopo
- Kota Pare-Pare
Motto : -
Ibukota : -
Luas Wilayah: 566,51 km²
Jumlah Penduduk: 252,275
Kepadatan : - jiwa/km²
Wilayah Administrasi:
Kecamatan : 9
Desa/Kelurahan : 82
Bupati : DR. H. Ibrahim Rewa, MM
Kode Area : 0418
Alamat : -
Website : http://www.takalarkab.go.id
SEJARAH
Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Pebruari 1960, proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra MAKASSAR bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto.
Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lomo.
Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi dan Tokoh-tokoh masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu:
- Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar. Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Mannan Dg. Liwang.
- Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.
Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 (dua) Kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.
Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar, berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk didalamnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Pebruari 1960, TERBENTUKLAH KABUPATEN TAKALAR, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H. DONGGENG DG. NGASA seorang Pamongpraja Senior. Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan PATTALLASSANG sebagai IBUKOTA KABUPATEN TAKALAR.
Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Pebruari 1960 sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar. Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu, Bupati Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dibantu oleh 4 (empat) orang Badan Pemerintahan Harian (BPH), dengan personalianya yaitu:
- BPH Tehnik & Keamanan : H. Mappa Dg. Temba
- BPH Keuangan : Bangsawan Dg. Lira
- BPH Pemerintahan : H. Makkaraeng Dg. Manjarungi
- BPH Ekonomi : Bostan Dg. Mamajja

Provinsi
